TPS Penalaran Umum

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 s.d. 8.

Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Para pengusaha, birokrat, asosiasi industri dan UKM kewalahan menghadapinya. Kenaikan harga BBM hingga lebih dari 120%, melemahnya nilai rupiah, kebijakan moneter yang membuat tingkat bunga kredit meningkat, ditambah mahalnya tarif tol, listrik, ongkos pesawat, dan terminal handling charges, kian menambah parahnya kondisi. Dengan kondisi seperti ini, apakah industri mampu bangkit, tumbuh dan bersaing, serta menopang target pertumbuhn ekonomi, peggalangan ekspor dan penciptaan lapangan kerja?

Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mencoba menjawab masalah mendesak ini dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi. Hasil identifikasi pemerintah menunjukkan bahwa ada dia inti masalah: tingginya harga minyak di pasar dunia dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam. Solusinya adalah dikeluarkannya kebijakan yang terdiri atas kebijakan energi, moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai rupiah. Padahal, sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan dua digit. yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974-1977. Rata-rata tingkat utilitas kapasitas produksi industri Indonesia anya sekitar 63%-66%. Beberapa subsektor memang mengalami kenaikan, tetapi utilitas kapasitas produksi untuk industri aneka makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

2. Berdasarkan paragraf kedua, jika kebijakankebijakan yang dikeluarkan pemerintah berhasil, manakah simpulan berikut yang mungkin benar? 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 s.d. 8.

Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Para pengusaha, birokrat, asosiasi industri dan UKM kewalahan menghadapinya. Kenaikan harga BBM hingga lebih dari 120%, melemahnya nilai rupiah, kebijakan moneter yang membuat tingkat bunga kredit meningkat, ditambah mahalnya tarif tol, listrik, ongkos pesawat, dan terminal handling charges, kian menambah parahnya kondisi. Dengan kondisi seperti ini, apakah industri mampu bangkit, tumbuh dan bersaing, serta menopang target pertumbuhn ekonomi, peggalangan ekspor dan penciptaan lapangan kerja?

Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mencoba menjawab masalah mendesak ini dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi. Hasil identifikasi pemerintah menunjukkan bahwa ada dia inti masalah: tingginya harga minyak di pasar dunia dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam. Solusinya adalah dikeluarkannya kebijakan yang terdiri atas kebijakan energi, moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai rupiah. Padahal, sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan dua digit. yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974-1977. Rata-rata tingkat utilitas kapasitas produksi industri Indonesia anya sekitar 63%-66%. Beberapa subsektor memang mengalami kenaikan, tetapi utilitas kapasitas produksi untuk industri aneka makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

3. Berdasarkan paragraf pertama, mengapa para pengusaha, birokrat, asosiasi industri, dan UKM kewalahan menghadapi dampak kenaikan BBM?

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 s.d. 8.

Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Para pengusaha, birokrat, asosiasi industri dan UKM kewalahan menghadapinya. Kenaikan harga BBM hingga lebih dari 120%, melemahnya nilai rupiah, kebijakan moneter yang membuat tingkat bunga kredit meningkat, ditambah mahalnya tarif tol, listrik, ongkos pesawat, dan terminal handling charges, kian menambah parahnya kondisi. Dengan kondisi seperti ini, apakah industri mampu bangkit, tumbuh dan bersaing, serta menopang target pertumbuhn ekonomi, peggalangan ekspor dan penciptaan lapangan kerja?

Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mencoba menjawab masalah mendesak ini dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi. Hasil identifikasi pemerintah menunjukkan bahwa ada dia inti masalah: tingginya harga minyak di pasar dunia dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam. Solusinya adalah dikeluarkannya kebijakan yang terdiri atas kebijakan energi, moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai rupiah. Padahal, sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan dua digit. yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974-1977. Rata-rata tingkat utilitas kapasitas produksi industri Indonesia anya sekitar 63%-66%. Beberapa subsektor memang mengalami kenaikan, tetapi utilitas kapasitas produksi untuk industri aneka makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

4. Berdasarkan isi teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling benar mengenai intisari teks? 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 s.d. 8.

Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Para pengusaha, birokrat, asosiasi industri dan UKM kewalahan menghadapinya. Kenaikan harga BBM hingga lebih dari 120%, melemahnya nilai rupiah, kebijakan moneter yang membuat tingkat bunga kredit meningkat, ditambah mahalnya tarif tol, listrik, ongkos pesawat, dan terminal handling charges, kian menambah parahnya kondisi. Dengan kondisi seperti ini, apakah industri mampu bangkit, tumbuh dan bersaing, serta menopang target pertumbuhn ekonomi, peggalangan ekspor dan penciptaan lapangan kerja?

Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mencoba menjawab masalah mendesak ini dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi. Hasil identifikasi pemerintah menunjukkan bahwa ada dia inti masalah: tingginya harga minyak di pasar dunia dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam. Solusinya adalah dikeluarkannya kebijakan yang terdiri atas kebijakan energi, moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai rupiah. Padahal, sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan dua digit. yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974-1977. Rata-rata tingkat utilitas kapasitas produksi industri Indonesia anya sekitar 63%-66%. Beberapa subsektor memang mengalami kenaikan, tetapi utilitas kapasitas produksi untuk industri aneka makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

5. Berdasarkan isi tabel tersebut, pernyataan manakah berikut ini yang paling benar? 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 s.d. 8.

Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Para pengusaha, birokrat, asosiasi industri dan UKM kewalahan menghadapinya. Kenaikan harga BBM hingga lebih dari 120%, melemahnya nilai rupiah, kebijakan moneter yang membuat tingkat bunga kredit meningkat, ditambah mahalnya tarif tol, listrik, ongkos pesawat, dan terminal handling charges, kian menambah parahnya kondisi. Dengan kondisi seperti ini, apakah industri mampu bangkit, tumbuh dan bersaing, serta menopang target pertumbuhn ekonomi, peggalangan ekspor dan penciptaan lapangan kerja?

Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mencoba menjawab masalah mendesak ini dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi. Hasil identifikasi pemerintah menunjukkan bahwa ada dia inti masalah: tingginya harga minyak di pasar dunia dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam. Solusinya adalah dikeluarkannya kebijakan yang terdiri atas kebijakan energi, moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai rupiah. Padahal, sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan dua digit. yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974-1977. Rata-rata tingkat utilitas kapasitas produksi industri Indonesia anya sekitar 63%-66%. Beberapa subsektor memang mengalami kenaikan, tetapi utilitas kapasitas produksi untuk industri aneka makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

6. Berdasarkan data pada tabel tersebut, manakah simpulan berikut yang paling benar? 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 s.d. 8.

Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Para pengusaha, birokrat, asosiasi industri dan UKM kewalahan menghadapinya. Kenaikan harga BBM hingga lebih dari 120%, melemahnya nilai rupiah, kebijakan moneter yang membuat tingkat bunga kredit meningkat, ditambah mahalnya tarif tol, listrik, ongkos pesawat, dan terminal handling charges, kian menambah parahnya kondisi. Dengan kondisi seperti ini, apakah industri mampu bangkit, tumbuh dan bersaing, serta menopang target pertumbuhn ekonomi, peggalangan ekspor dan penciptaan lapangan kerja?

Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mencoba menjawab masalah mendesak ini dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi. Hasil identifikasi pemerintah menunjukkan bahwa ada dia inti masalah: tingginya harga minyak di pasar dunia dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS yang cukup tajam. Solusinya adalah dikeluarkannya kebijakan yang terdiri atas kebijakan energi, moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai rupiah. Padahal, sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan dua digit. yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974-1977. Rata-rata tingkat utilitas kapasitas produksi industri Indonesia anya sekitar 63%-66%. Beberapa subsektor memang mengalami kenaikan, tetapi utilitas kapasitas produksi untuk industri aneka makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

7. Berdasarkan teks tersebut, manakah simpulan berikut yang paling sesuai dan benar? 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 s.d. 14.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya melindungi bahasa daerah. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemda (pemerintah daerah) yang belum menjalankan peran itu. Sementara itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam seiring dengan berkurangnya pewarisan ke generasi muda dan pengaruh modernisasi. Padahal, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah disebutkan, melindungi pemda berkewajiban bahasa daerah dengan segala upaya “Kami selalu mengimbau pemimpin daerah agar terus mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang Sunendar, di Jakarta, Kamis (21/2/2019). Pada 21 Februari 2009, UNESCO merilis, sekitar 2.500 bahasa di dunia, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia, terancam punah. Adapun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018 mencatat, dari 74 bahasa daerah yang telah dipetakan daya hidupnya, 11 bahasa telah punah karena tidak ada lagi penuturnya, 4 bahasa berstatus kritis, dan 22 bahasa terancam punah. Dadang mengatakan bahwa bahasa daerah harus dijaga karena merupakan satu diantara identitas seseorang. Selain itu, kebinekaan di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Bambang Sunarjo Banurea, mengatakan, untuk melindungi bahasa Pakpak, Pemkab Pakpak Bharat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak. Selain itu, ada pula peraturan bupati tentang penggunaan bahasa dan pakaian Pakpak setiap hari Kamis serta pelajaran bahasa Pakpak sebagai muatan lokal di sekolah.

8. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang paling benar?

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 s.d. 14.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya melindungi bahasa daerah. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemda (pemerintah daerah) yang belum menjalankan peran itu. Sementara itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam seiring dengan berkurangnya pewarisan ke generasi muda dan pengaruh modernisasi. Padahal, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah disebutkan, melindungi pemda berkewajiban bahasa daerah dengan segala upaya “Kami selalu mengimbau pemimpin daerah agar terus mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang Sunendar, di Jakarta, Kamis (21/2/2019). Pada 21 Februari 2009, UNESCO merilis, sekitar 2.500 bahasa di dunia, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia, terancam punah. Adapun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018 mencatat, dari 74 bahasa daerah yang telah dipetakan daya hidupnya, 11 bahasa telah punah karena tidak ada lagi penuturnya, 4 bahasa berstatus kritis, dan 22 bahasa terancam punah. Dadang mengatakan bahwa bahasa daerah harus dijaga karena merupakan satu diantara identitas seseorang. Selain itu, kebinekaan di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Bambang Sunarjo Banurea, mengatakan, untuk melindungi bahasa Pakpak, Pemkab Pakpak Bharat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak. Selain itu, ada pula peraturan bupati tentang penggunaan bahasa dan pakaian Pakpak setiap hari Kamis serta pelajaran bahasa Pakpak sebagai muatan lokal di sekolah.

9. Berdasarkan paragraf pertama, jika pemda tidak menjalankan perlindungan perannya dalam bahasa daerah, manakah simpulan berikut yang lebih benar? 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 s.d. 14.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya melindungi bahasa daerah. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemda (pemerintah daerah) yang belum menjalankan peran itu. Sementara itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam seiring dengan berkurangnya pewarisan ke generasi muda dan pengaruh modernisasi. Padahal, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah disebutkan, melindungi pemda berkewajiban bahasa daerah dengan segala upaya “Kami selalu mengimbau pemimpin daerah agar terus mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang Sunendar, di Jakarta, Kamis (21/2/2019). Pada 21 Februari 2009, UNESCO merilis, sekitar 2.500 bahasa di dunia, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia, terancam punah. Adapun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018 mencatat, dari 74 bahasa daerah yang telah dipetakan daya hidupnya, 11 bahasa telah punah karena tidak ada lagi penuturnya, 4 bahasa berstatus kritis, dan 22 bahasa terancam punah. Dadang mengatakan bahwa bahasa daerah harus dijaga karena merupakan satu diantara identitas seseorang. Selain itu, kebinekaan di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Bambang Sunarjo Banurea, mengatakan, untuk melindungi bahasa Pakpak, Pemkab Pakpak Bharat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak. Selain itu, ada pula peraturan bupati tentang penggunaan bahasa dan pakaian Pakpak setiap hari Kamis serta pelajaran bahasa Pakpak sebagai muatan lokal di sekolah.

10. Berdasarkan isi teks 2 tersebut, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 s.d. 14.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya melindungi bahasa daerah. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemda (pemerintah daerah) yang belum menjalankan peran itu. Sementara itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam seiring dengan berkurangnya pewarisan ke generasi muda dan pengaruh modernisasi. Padahal, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah disebutkan, melindungi pemda berkewajiban bahasa daerah dengan segala upaya “Kami selalu mengimbau pemimpin daerah agar terus mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang Sunendar, di Jakarta, Kamis (21/2/2019). Pada 21 Februari 2009, UNESCO merilis, sekitar 2.500 bahasa di dunia, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia, terancam punah. Adapun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018 mencatat, dari 74 bahasa daerah yang telah dipetakan daya hidupnya, 11 bahasa telah punah karena tidak ada lagi penuturnya, 4 bahasa berstatus kritis, dan 22 bahasa terancam punah. Dadang mengatakan bahwa bahasa daerah harus dijaga karena merupakan satu diantara identitas seseorang. Selain itu, kebinekaan di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Bambang Sunarjo Banurea, mengatakan, untuk melindungi bahasa Pakpak, Pemkab Pakpak Bharat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak. Selain itu, ada pula peraturan bupati tentang penggunaan bahasa dan pakaian Pakpak setiap hari Kamis serta pelajaran bahasa Pakpak sebagai muatan lokal di sekolah.

11. Berdasarkan paragraf ketiga, apabila beberapa bahasa daerah hilang atau punah, manakah simpulan berikut yang paling mungkin benar? 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 s.d. 14.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya melindungi bahasa daerah. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemda (pemerintah daerah) yang belum menjalankan peran itu. Sementara itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam seiring dengan berkurangnya pewarisan ke generasi muda dan pengaruh modernisasi. Padahal, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah disebutkan, melindungi pemda berkewajiban bahasa daerah dengan segala upaya “Kami selalu mengimbau pemimpin daerah agar terus mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang Sunendar, di Jakarta, Kamis (21/2/2019). Pada 21 Februari 2009, UNESCO merilis, sekitar 2.500 bahasa di dunia, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia, terancam punah. Adapun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018 mencatat, dari 74 bahasa daerah yang telah dipetakan daya hidupnya, 11 bahasa telah punah karena tidak ada lagi penuturnya, 4 bahasa berstatus kritis, dan 22 bahasa terancam punah. Dadang mengatakan bahwa bahasa daerah harus dijaga karena merupakan satu diantara identitas seseorang. Selain itu, kebinekaan di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Bambang Sunarjo Banurea, mengatakan, untuk melindungi bahasa Pakpak, Pemkab Pakpak Bharat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak. Selain itu, ada pula peraturan bupati tentang penggunaan bahasa dan pakaian Pakpak setiap hari Kamis serta pelajaran bahasa Pakpak sebagai muatan lokal di sekolah.

12. Berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan berikut ini yang paling benar? 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 s.d. 14.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya melindungi bahasa daerah. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemda (pemerintah daerah) yang belum menjalankan peran itu. Sementara itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam seiring dengan berkurangnya pewarisan ke generasi muda dan pengaruh modernisasi. Padahal, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah disebutkan, melindungi pemda berkewajiban bahasa daerah dengan segala upaya “Kami selalu mengimbau pemimpin daerah agar terus mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang Sunendar, di Jakarta, Kamis (21/2/2019). Pada 21 Februari 2009, UNESCO merilis, sekitar 2.500 bahasa di dunia, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia, terancam punah. Adapun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018 mencatat, dari 74 bahasa daerah yang telah dipetakan daya hidupnya, 11 bahasa telah punah karena tidak ada lagi penuturnya, 4 bahasa berstatus kritis, dan 22 bahasa terancam punah. Dadang mengatakan bahwa bahasa daerah harus dijaga karena merupakan satu diantara identitas seseorang. Selain itu, kebinekaan di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Bambang Sunarjo Banurea, mengatakan, untuk melindungi bahasa Pakpak, Pemkab Pakpak Bharat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak. Selain itu, ada pula peraturan bupati tentang penggunaan bahasa dan pakaian Pakpak setiap hari Kamis serta pelajaran bahasa Pakpak sebagai muatan lokal di sekolah.

13. Berdasarkan isi teks tersebut, manakah simpulan berikut yang mungkin paling benar? 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 s.d. 14.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya melindungi bahasa daerah. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemda (pemerintah daerah) yang belum menjalankan peran itu. Sementara itu, eksistensi bahasa daerah mulai terancam seiring dengan berkurangnya pewarisan ke generasi muda dan pengaruh modernisasi. Padahal, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah disebutkan, melindungi pemda berkewajiban bahasa daerah dengan segala upaya “Kami selalu mengimbau pemimpin daerah agar terus mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang Sunendar, di Jakarta, Kamis (21/2/2019). Pada 21 Februari 2009, UNESCO merilis, sekitar 2.500 bahasa di dunia, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia, terancam punah. Adapun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018 mencatat, dari 74 bahasa daerah yang telah dipetakan daya hidupnya, 11 bahasa telah punah karena tidak ada lagi penuturnya, 4 bahasa berstatus kritis, dan 22 bahasa terancam punah. Dadang mengatakan bahwa bahasa daerah harus dijaga karena merupakan satu diantara identitas seseorang. Selain itu, kebinekaan di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Bambang Sunarjo Banurea, mengatakan, untuk melindungi bahasa Pakpak, Pemkab Pakpak Bharat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak. Selain itu, ada pula peraturan bupati tentang penggunaan bahasa dan pakaian Pakpak setiap hari Kamis serta pelajaran bahasa Pakpak sebagai muatan lokal di sekolah.

14. Berdasarkan isi teks tersebut, pernyataan manakah di bawah ini yang merupakan ringkasan yang paling tepat? 

2, 5, 10, 17, 26, …, … 

 3, 4, 7, 11, 18, 29, …, …

1, 1, 4, 3, 9, 5, 16, 7, …, … 

Ubah isi tabel menjadi urutan abjad!